DPRD Kabupaten Cilacap Sepakat, Tiga Raperda Jadi Perda

Cilacap – Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap sepakat tetapkan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji pada beberapa waktu yang lalu menjadi Peraturan Daerah (Perda). Raperda yang dimaksud adalah mengenai Kabupaten Layak Anak, Kepemudaan dan Kawasan Tanpa Rokok. Adapun penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-32 masa sidang III yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap, Purwati, Kamis (14/4/2022) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap.

Dalam sidang tersebut, dikemukakan bahwa Raperda Kabupaten Layak Anak mengatur tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di Cilacap yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Baca juga: DPRD Cilacap Sepakat Lanjutkan Keempat Raperda Ke Tingkat Pansus

Mengenai Raperda tentang Kepemudaan, anggota DPRD dan Bupati Cilacap sepakat bahwa pemuda adalah pelopor kemajuan suatu bangsa. Karena itu peran pemuda dalam pemerintahan sudah seharusnya ditingkatkan.

Baca juga: Hadiri Rapat Paripurna, Bupati Cilacap Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2021

“Pemuda memiliki peran strategis dan potensi yang cukup besar, sehingga perlu adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam pembangunan agar mampu bersaing serta dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, ” ujar Bupati.

Sedangkan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah harus meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok secara jelas dan konsisten kepada masyarakat selaku pelaksana kebijakan. Pemerintah Daerah juga harus mengoptimalkan pembinaan dan penyuluhan, melakukan pengawasan secara berkala dan konsisten serta penerapan sanksi sesuai isi Perda agar kebijakan Kawasan Bebas Rokok dapat berjalan efektif. (*)

Baca juga: Kemenkumham Jateng Hadiri Undangan Pansus DPRD Kota Semarang